Dirikan AMP, PT Buli Bangun Diduga Tak Mengantongi Izin

Foto: Inspiratormedia.id

“Tapi kalau ada regulasi yang membenarkan itu, saya rasa wajib mereka mengantongi izin”

HALMAHERA (Inspiratormedia.id) – PT Buli Bangun diduga tidak mengantongi sejumlah izin saat mendirikan Asphalt Mixing Plant (AMP) selama dua tahun di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

PT BB juga diduga melakulan aktivitas pengerukan tambang atau galian C. Sementara, yang dikantongi perusahaan tersebut hanyalah izin Asphalt Mixing Plant (AMP) atau tempat pencampuran material aspal.

Izin yang diduga belum dilengkapi perusahaan milik pengusaha ternama, Reni Laos ini yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan/lingkungan, izin prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) dan SITU-SIUP.

Selain aktivitas AMP yang dilakukan PT BB, terlihat pula bekas penggarukan gunung dan pengambilan material pasir hitam di Pantai Siben Mara Desa Palo. Sementara Pantai Siben Mara adalah salah satu kawasan pariwisata yang saat ini tengah digemari wisatawan domestik.

Bahkan terlihat ada pencampuran (oplosan) kerikil aspal yang didatangkan dari luar Halmahera Tengah, Maluku Utara dengan material lokal dari hasil penggarukan gunung di sekitar lokasi tersebut untuk pengaspalan jalan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Halmahera Tengah, Raoda H Bayan saat dikonfirmasi mengenai izin AMP dan UKL/UPL PT BB, ia mengaku belum ada.

“Saya baru tau kalau ada perusahaan di situ (Patani). Yang jelas sebelum perusahaan itu beroperasi, mereka harus memberitahu kami untuk menganalisis dampak lingkungannya saat melakukan galian C. Apalagi dia mengambil pasir disitu, itu tidak bisa karena akan terjadi abrasi. Kami akan mencoba konfirmasi kepada mereka,” kata Raoda, saat ditemui Inspiratormedia.id pada Senin (11/2).

Hal yang sama diakui Kabid Perizinan Halteng, Panti Ibrahim bahwa perusahaan yang terletak di Desa Palo ini belum memiliki IMB.

“Mereka belum urus IMB. Kalaupun mereka sudah mengurus IMB, pasti ada datanya, tapi kan biar di Provinsi saja tidak tau. Kan aneh. Kalau tidak ada IMB nya, secara otomatis izin yang lain seperti, HO dan SITU/SIUP dan lain-lain pasti tidak akan keluar,” jelasnya.

Berbeda dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Halteng, Arif, dirinya justru membenarkan hal tersebut.

“AMP itu sifatnya sementara, sewaktu-waktu mereka akan pindah, maka tak perlu memiliki AMDAL, UKL-UPL ataupun IMB. Tapi kalau ada regulasi yang membenarkan itu, saya rasa wajib mereka mengantongi izin,” terang Arif.

Disela itu, Kepala Desa Palo, Suryadi Yamin mengatakan, aktivitas AMP milik PT BB sangat menganggu.

”Kami khawatir jika AMP milik perusahaan ini masih terus beroprasi anak-anak kami akan sesak nafas akibat pencemaran udara yang diakibatkan dari pembakaran di mesin AMP,” katanya.

“Kemudian saat kami meminta kontribusi, pihak perusahaan bilang mereka sudah bayar mahal ke daerah,” sambung Suryadi.

Lucunya, Humas PT BB, Bakar saat dikonfirmasi, dirinya enggan berkomentar dan mengarahkan para awak media untuk menemui Kepala Mekanik.

“Kalau mau konfirmasi soal itu, silahkan ke Kepala Mekanik,” ucapnya.

Sementara dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Dan didalam pasal 37 ayat (2) UU No.32/2009 dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal.

Penulis: Mahmud Tanggule