RSN: Tekad Menhan Tumpas OPM Menjadi Dilema, Akibat Kebijakan Minimum Essensial Force

Foto: Dok. Rahman Sabon Nama

“Anggaran pertahanan Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara Singapura”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – Alumnus Lemhanas RI Rahman Sabon Nama, menyoroti langkah strategis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas tekadnya untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia yang handal.

Rahman mengatakan bahwa negara besar seluas Indonesia, ideal kebijakannya memang harus seperti itu agar menjadi negara kuat dan juga disegani dunia.

Namun kata dia melihat kondisi keuangan negara tidak mendukung, tetapi bersyukur Kementerian Pertahanan dibawah Komando Prabowo Subianto anggarannya naik tahun 2020 menjadi sebesar Rp 127 triliun, ada trend kenaikan signifikan menjadi 15%.

“Karena dala 15 tahun terakhir kenaikan anggaran Kemenhan hanya berkisar sekitar 10 persen saja pertahun. Jadi untuk periode kedua pemerintahan Jokowi kedepannya bila pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5 persen pertahun maka ambisi Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menaikan anggaran Kemenhan untuk mewujudkan kekuatan kemampuan ideal TNI dalam menjaga kedalautan dan keamanan negara sepertinya tidak mudah untuk diwujudkan,” jelas Rahman kepada inspiratormedia.id melalui telepon seluler, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Rahman memapaparkan, anggaran pertahanan Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara Singapura, rata-rata pertahun anggaran pertahanannya mencapi USD 9,8 Milyar atau 3,3% dari PDB padahal aspek ancaman keamanannya tidak terlalu dominan dibandingkan Indonesia.

“Bahwa anggaran yang mampu didukung negara untuk sektor pertahanan kita selama ini maksimum rata-rata pertahun hanya mencapai 30 persen dari kebutuhan yang diperlukan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi masih seperti itu mencapai hanya lima digit pertahun, kekurangan anggaran mau diambilkan dari mana? Ini problemanya,” tegas dia.

Oleh karena itu Rahman mengingatkan agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pada publik yang sifatnya membutuhkan anggaran pembiayaan yang tinggi.

“Kebijakan bidang pertahanan beberapa tahun belakangan pasca era Presiden Soeharto ditetapkan dalam perencanaan pembangunan kekuatan dengan istilah MINIMUM ESSENSIAL FORCE. Karena memang realitasnya seperti itu pertumbuhan ekonomi tidak mendukung dikarenakan kemampuan anggaran tidak mencukupi,” terang Rahman.

Jadi apabila ambisi Menteri Pertahanan dipaksakan untuk membangun kekuatan pertahanan ke arah REAL IDEAL ESSENSIAL FORCE, maka anggaran pembangunan untuk sektor lain harus dipangkas atau dikurangi.

“Implikasi dari kebijakan MINIMUM ESSENSIAL FORCE berdampak pada latihan rutin besar hanya dilakukan secara prememori, misalnya menembak hanya menggunakan suara mulut door…door, lucukan? Sehingga pertahanan kita lemah. Maka harus diimbangi dengan mengandalkan diplomasi luar negeri harus kuat,” jelas Rahman lagi.

Menurut Rahman, keinginan Menhan Prabowo yang disampaikan di Mabes TNI Cilangkap akhir Oktober lalu yang tertuang dalam 10 poin kebijakan, salah satunya adalah tekadnya menggunakan seluruh kemampuan kekuatan TNI dan BAIS TNI agar seluruh wilayah tanah Papua bebas dari aktivitas Gerakan separatis OPM.

“Atas kebijakan terbaru Menhan, keamanan di Papua akan menjadi lebih kondusif, Elit Jakarta yang suka mengacak keamanan Papua untuk memperkuat pengaruh politik kelompoknya pasti akan ketakutan seperti Tikus Got,” ujar Rahman.

Oleh karenanya Rahman ingin kebijakan ini harus diimbangi dengan peran Kementerian Luar Negeri yang kuat. Menlu Retno Marsudi harus bisa melakukan diplomasi tingkat tinggi melalui sosialisasi terkait Papua dengan  negara anggota PBB untuk menangkal  dukungan internasional terhadap gerakan separatis OPM.

“Salah satunya adalah bagaimana memperkuat posisi politik Indonesia di luar negeri, diperlukan spesial tugas berikan peran para Duta Besar kita di seluruh dunia untuk investigasi peta dukungan terhadap Papua. Klarifikasi dan sosialisasi tentang status Papua terutama di Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Latin bahwa Papua bagian dari NKRI sebelum Indonesia merdeka dan merupakan bagian dari Kerajaan Tidore, dan secara historis sangat beda dengan Timor Leste,” ulas Rahman dengan rinci.

Masih menurut Rahman, maka dengan begitu mudah ditangkal isu Papua Merdeka dalam forum PBB, karena segelintir anak Papua seperti Beny Wenda yang terus menuntut referendum selalu menggunakan Konvensi Montevideo 26 Desember 1933, Piagam PBB 1 Januari 1942, Kongres Rakyat Papua Pertama Tahun 1961 dan Kongres Rakyat Papua Ketiga tahun 2011 sebagai dasar untuk menuntut kemerdekaan.

“Oleh karena itu Presiden Jokowi harus menegaskan pada rakyat Papua dan dunia bahwa melalui UNTEA 1 Mei 1963 Papua kembali bergabung dengan NKRI. Dan, jauh sebelum Kemerdekaan Indonesia 1945, pada tahun 1926-1943 Papua adalah bagian dari wilayah Kerajaan Nusantara Tidore. Dan Kabupaten Merauke, juga sudah dikenal sebagai daerah perjuangan bangsa Indonesia dengan Bouven Digoel, yang pernah menampung para pejuang pergerakan Kemerdekaan RI yaitu Bung Hatta dan Sutan Syahrir,” terang Rahman lagi.

Dia menambahkan, begitu pula, pada 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB New York, Indonesia diwakili Soebandrio dan Jan Herman Vanroijen serta CWA Schumann wakil dari Kerajaan Belanda, ikut menandatangani Isi Persetujuan New York yaitu Belanda menyerahkan Papua Barat pada UNTEA (Unitet Nations Temporary Executive Authority dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. 

“Kemudian dari situlah Sekjen PBB menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia melalui UNTEA,” pungkas pria asal pulau Adonara, NTT itu.

Penulis: Krishna A
Edt: Redaksi (ZS)