Hak Jawab PT. Binakarya Bangun Propertindo Terkait Berita ”Kapolri vs Pengusaha Hitam, Tangkap dan Adili Mafia Go Hengky Setiawan dan Budianto Halim”

Foto: Istimewa
”Tidak ada niat ataupun usaha untuk melakukan penipuan dalam hal apapun”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – Teguh Iman P, Divisi Legal PT. Binakarya Bangun Propertindo telah mengirimkan hak jawabnya atas pemberitaan ”Kapolri Vs Pengusaha Hitam, Tangkap dan Adili Mafia Go Hengky Setiawan dan Budiman Halim”. Berikut Hak jawabnya:

Dalam kesempatan ini Kami mohon agar pers dapat memuat berita yang informasinya dari dua arah secara berimbang. Dalam pemeberitaan yang telah dimuat oleh media online inspiratormedia.id dengan judul “Kapolri VS Pengusaha Hitam, Tangkap dan Adili Mafia Go Hengky Setiawan dan Budianto Halim (Berita)” (terlampir). Kami sangat keberatan, karena isinya tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sehingga menimbulkan polemik dan juga bisa jadi fitnah. Maka kami sampaikan beberapa hal terkait pemeberitaan tersebut:

  1. Tuduhan bahwa Go Hengky setiawan dan Budianto Halim bersama PT. Binakarya Bangun Propertindo Tbk bersama anak perusahaannya, yang tidak kurang dari 21 Perusahaan, selama bertahun-tahun merampok negeri ini dan rakyat Indonesia. Kalimat yang ditulis berita tersebut merupakan pernyataan yang jauh dari fakta dan merupakan tindakan yang provokatif serta tindakan berdasar.
  2. Bahwa benar Lim Ratna Sari adalah salah satu pembeli unit Apartemen Pluit Sea View Tower Belize Blok A Lt 20 Type 3 Kamar Tidur. Dan antara Developer dengan Lim Ratna Sari sudah menandatangani PPJB ditanggal 28 Juli 2015.
  3. Bahwa dalam perjalanan pembangunan ada perubahan yang mengharuskan hal tersebut terjadi. Akibat adanya perubahan tersebut Kami segera memberikan surat informasi perubahan kepada para pembeli termasuk Lim Ratna Sari. Dan yang kami tawarkan adalah relokasi atau refund (pengembalian uang beserta kompensasi). Dari 12 konsumen yang mengalami perubahan umumnya memilih relokasi hanya ada 1 konsumen yang meminta refund. Kami pun menawarkan kepada Lim Ratna Sari untuk relokasi atau refund dengan kompensasi.
  4. Atas informasi yang kami sampaikan ke Lim Ratna Sari pada tanggal 28 Desember 2016 diadakan pertemuan, Lim Ratna Sari bersedia untuk direlokasi dan meminta kompensasi berupa uang tunai kepada Developer.
  5. Dari kompensasi uang tunai yang diminta Lim Ratna Sari, Developer menyanggupi sebagian. Namun Lim Ratna Sari tidak mau menerimanya. Pada saat itu dengan pertimbangan yang diambil oleh Developer menyanggupi permintaan Lim Ratna Sari tapi tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk pembebasan tagihan service charge sejumlah yang diminta oleh Lim Ratna Sari.
  6. Atas pemenuhan tuntutan dari Lim Ratna Sari oleh Developer tetap Lim Ratna Sari merasa tidak puas. Pada tanggal 4 April 2017 Lim Ratna Sari bersama suaminya datang ke lokasi proyek dan diterima oleh perwakilan dari Developer. Pada pertemuan tersebut akhirnya kembali Lim Ratna Sari dengan kesadarannya dan kebijakannya memilih untuk relokasi dengan tetap meminta kompensasi uang tunai dengan nilai yang baru yang dituangkan dalam notulen dan ditandatangani langsung oleh Lim Ratna Sari. Hal tersebut disetujui oleh Developer dengan surat tertanggal 17 April 2017 yang dikirimkan oleh Developer kepada Lim Ratna Sari. Namun kembali lagi apa yang disepakati dalam pertemuan tersebut diingkari sendiri oleh Lim Ratna Sari. Hal tersebut membuat kami bingung karena kami telah tawarkan relokasi dan pengembalian uang, lalu Lim Ratna Sari memutuskan untuk relokasi dan kami anggap atas pilihan Lim Ratna Sari tersebut masalah sudah selesai, tapi Lim Ratna Sari terus berubah dengan menganggap unit hilang dan terus menekan kami.
  7. Penting kami sampaikan bahwa antara kami dengan Lim Ratna Sari hubungan hukumnya adalah murni perdata berdasarkan perjanjian yang telah kami sebutkan diatas. Tidak ada niat ataupun usaha untuk melakukan penipuan dalam hal apapun karena dari awal telah kami sampaikan kami siap untuk relokasi atau mengembalikan uang dengan kompensasi. Apabila hal ini menjadi pidana seperti sesuatu yang dipaksakan, karena sekali lagi melihat pada perjanjian maka ini merupakan kasus perdata.
  8. Terkait dengan pembangunan Apartemen Pluit yang dituduhkan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan kami bantah dengan tegas. 4 tower yang kini fisiknya telah terbangun dan dapat dilihat dengan jelas, memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khsusus Ibu Kota Jakarta dengan Nomor IMB 7425/IMB/e/2014 dan kami juga memiliki Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah dari Gubernur Provinsi Daaerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Nomor 1571/-1.711.534. Jadi Apartemen Pluit bukanlah bangunan atau Apartemen fiktif seperti yang dituduhkan dalam berita Inspiratormedia.id.  

Demikian lampiran ini sesuai dengan duduk permasalahan yang sebenarnya.

Edt: Redaksi Inspiratormedia.id