KPAI Dan LPSK Temui Korban Dan Keluarganya Atas Kasus Penganiyaan

Foto: Istimewa

“RS sendiri tanpa didampngi orangtua menjalani sidang disiplin di sekolah atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan selama ini dinilai telah mencemarkan nama baik sekolah”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – KPAI dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bertemu dengan ananda RS dan keluarganya untuk mendengar langsung apa yang dialami oleh ananda RS saat diborgol di Bandara Hang Nadim Batam sebelum ia kesekolah, yang kemudian juga ia dianiaya di mobil selama perjalanan, sampai di tahan di salah satu ruangan di sekolah selama lebih dari 48 jam.

“Pada (6/9) ananda RS ditangkap oleh pembina SPN Dirgantara, Oknum ED yang berpakaian dinas kepolisian, di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam, kemudian kedua tangannya diborgol dan digiring ke bawah, dimasukan dalam mobil menuju ke sekolah. Menurut pengakuan korban, dalam mobil, ia dipiting dan sempat dipukul. Di mobil ada siswa SPN yang mengiringi korban dan mengambil foto aksi tersebut,” ungkap Retno Listyarti.

“Sampai di sekolah, orangtua korban dihubungi oleh pembina sekolah ED bahwa anaknya sudah diamankan dan berada di sekolah. Orangtua RS diminta datang ke sekolah menyelesaikan permasalahan antara pihak sekolah dengan orangtua, terkait tunggakan biaya pendidikan. Orangtua datang ke sekolah, pihak sekolah meminta orangtua melunasi uang yang diminta antara lain uang PKL, uang SPP selama kabur dan uang pencarian korban selama kabur. Sembari orangtua mencari uang untuk melunasinya, Ridho tidak boleh pulang dan tetap berada di sekolah dan menurut pengakuannya, ia di kurung dalam ruangan yang mirip sel,” imbuh Retno.

Esok harinya (7/9), RS sendiri tanpa didampngi orangtua menjalani sidang disiplin di sekolah atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan selama ini dinilai telah mencemarkan nama baik sekolah. Ia disidang oleh pembina, pihak sekolah dan beberapa temannya yang lain.

Komisinoner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti, mengatakan, pada (8/9), RS mendapatkan hukuman fisik berupa disuruh berjalan jongkok di perkarangan sekolah yang beraspal dalam kondisi tangan masih diborgol dan disaksikan teman temannya yang lain. Akibat kejadian itu, kedua telapak kaki korban mengalami luka lecet. Setelah itu, dilakukan upacara pelepasan atribut sekolah di lapangan sekolah.

Dari pertemuan dengan KPAI dan LPSK, keluarga korban membutuhkan perlindungan, namun LPSK hanya bisa melindungi jika kasusnya pidana oknum ED di laporkan ke kepolisian. Akhirnya keluarga korban sepakat melaporkan kasus pidana ED ke polisi dan keluarga korban juga mengisi permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi maupun korban dan menyetujui rehabilitasi psikologis terhadap ananda RS.

“Setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubenur Kepulauan Riau (KEPRI) yang dipimpin oleh Isdianto, Wakil Gubenur KEPRI, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KOMPOLNAS melanjutkan pengawasan ke BATAM untuk mengunjungi sekolah yang diduga memiliki ruangan konseling yang difungsikan juga sebagai sel tahanan bagi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, pada selasa pagi, 18 September 2018,” jelas Retno.

KPAI dan KOMPOLNAS melakukan pengawasan langsung ke sekolah untuk melihat langsung ruangan “sel tahanan” yang sudah dibongkar oleh pihak sekolah dan meminta keterangan dari kepala sekolah dan para guru terkait kejadian yang sebenarnya dan kiprah oknum polisi ED. Meskipun disaat itu, pelanggaran disiplin dan etik oknum ED sebagai polisi sedang diproses di Propam Polres Barelang.

“Saat pengawasan ke sekolah, KPAI dan Kompolnas menyaksikan ruangan konseling yang sebelumnya mirip gudang sudah diubah menjadi ruangan yang lebih mirip dengan ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah), karena ada 2 tempat tidur tingkat dilengkapi dengan 4 kasur, 4 bantal dan diberi seprai warna biru muda. Ruangan ini dilengkapi ruang toilet kecil dan tidak berpintu. Ruangan cukup sejuk karena ada pendingin udara dari ruangan di sebelahnya,” jelasnya lagi.

KPAI dan KOMPOLNAS juga sempat berdialog dengan kepala sekolah dan para guru. Ada pengakuan bahwa para guru selama ini juga tidak menyetujui pendekatan kekerasan di lingkungan sekolah, namun para guru tidak berdaya melawan dominasi oknum ED. Sejak Februari 2018, oknum ED berkantor di sekolah ini setiap harinya selama jam belajar di sekolah berlangsung, artinya diduga kuat ED tidak menjalankan tugas sehari-hari di Polresta Barelang.

Kepala Sekolah juga menunjukkan kepada KPAI bahwa SMK Penerbangan ini memiliki banyak prestasi dan memiliki kurikulum yang sudah disesuaikan dengan Kurikulum Nasional sebagai sekolah kejuruan. Sekolah juga memiliki rencana bekerjasama dengan pihak luar negeri untuk kepentingan pengembangan pembelajaran di sekolah. SMK Penerbangan ini sudah meluluskan siswa angkatan pertama dan kedua, serta sudah mengantongi ijin sekolah. Saat ini sekolah memiliki siswa sebanyak 134 orang.

Terkait peristiwa kekerasan terhadap RS, kepala sekolah menyatakan kekhawatiran akan reputasi dan kepercayaan pihak lain terhadap SMK Penerbangan ini. Namun, sekolah mengambil pembelajaran dari peristiwa untuk pembenahan dan perbaikan ke depannya. Kepala Sekolah mengaku sudah berkali-kali mengingatkan oknum ED untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak karena khawatir menjadi masalah mengingat sudah ada UU Perlindungan Anak.

“Menurut KPPAD KEPRI, pada (13/9) lalu dalam suatu mediasi yang di fasilitasi oleh Polresta Barelang, pihak sekolah sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ananda RS dan keluarganya. termasuk memulihkan nama baik anak lewat media sosial maupun media massa. Sekolah minta maaf apa yg dituduhkan pembina dan pihak sekolah selama ini ke ananda Ridho atas tuduhan mencuri, menggunakan narkoba dan pencabulan adalah tidak benar. KPPAD KEPRI dan KPAI akan terus memantau pelaksanaan komitmen dari piahk Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI untuk melakukan pembenahan dan perbaikan system pendidikan di KEPRI agar lebih ramah anak dan menjamin hak-hak anak lainnya,” Pungkas Komisinoner KPAI.

Penulis: Nandhes H