Ketua APT2PHI: Diera Presiden Jokowi Peran Bulog Dikebiri, Pasar Dikendalikan Mafia Pangan

Foto: Doc. Inspiratormedia.id

“Tidak hanya lemahnya kepemimpinan nasional tetapi juga karena presiden kurang memahami peran strategis Bulog”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – Ketua umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama menyikapi pernyataan KaBulog Budi Waseso terkait dengan hilangnya peran sentral strategis Bulog dalam mengelola pangan nasional.

Menurut Rahman, justru diera pemerintahan presiden Jokowi peran Bulog dikebiri, dibuat tidak berdaya serta peran strategisnya hilang. Perannya beralih pada mafia pangan.

Kemandirian peran strategisnya kini tidak berfungsi, akan tetapi dikendalikan oleh Kemen BUMN, Kemendag dan Kementan sehingga peran utamanya dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada konsumen, sekaligus tidak merugikan petani produsen dan juga membawa misi sosial dan bisnis itu menjadi tidak berfungsi.

Kontroversi awal 2019 ketika harga bawang putih melambung tinggi hingga mencapai Rp 100.000/kg. Untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga bawang seharusnya pemerintah melalui Bulog melakukan impor, tetapi justru ijin impor diberikan oleh pemerintah pada importir swasta.

“Aneh sekali kebijakan pemerintahan Jokowi, padahal kebijakan harga pangan merupakan instrumen pokok pemerintah dalam pengadaan dan pengendalian harga bahan pangan bukan oleh swasta,” jelas Rahman.

Lanjutnya, karena tugas pemerintah yang diemban Bulog disamping menjaga ketersedian stok pangan nasional juga yaitu: pertama, melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar yang biasanya terjadi pada musim panen seperti terjadi pada petani padi, gula, bawang dan cabe.

Kedua, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli biasanya terjadi pada musim paceklik. Kini problem yang dihadapi Bulog yang dikeluhkan KaBulog Budi Waseso yaitu melimpahnya stok beras impor tidak laku dijual lewat operasi pasar sehingga puluhan ribu ton menjadi busuk untuk dibuang.

Rahman menilai hal ini terjadi tidak hanya masalah buruknya manajemen Bulog tetapi juga tumpang tindih dan tidak jelasnya peran Bulog. Operasi pasar untuk stabilisasi harga saja harus menunggu perintah Kemendag, Bulog tidak punya kemandirian. Ini problem sehingga ketika operasi pasar Bulog kurang berhasil beras Bulog tidak terserap oleh pasar.

Rahman mengatakan Nopember-Desember 2018 yang lalu karena beras Bulog tidak laku dipasar, maka untuk menjaga agar beras Bulog tidak busuk digudang sehingga negara tidak mengalami kerugian yang besar, maka APT2PHI ketika itu meminta Bulog agar pedagang anggota APT2PHI dapat membeli dengan sistem  kawin/bandling beras impor premium 5%  dengan beras medium lokal kualitas 15% dengan harga Rp9400/kg. Namun, oleh Bulog tidak setujui, nah sekarang timbul masalah 50.000 ton beras busuk dan turun mutu.

Hal yang sama juga terjadi dengan gula lokal produksi PTPN dibiarkan Bulog hingga busuk kedaluwarsa digudang, APT2PHI pun mengusulkan agar dapat dibeli oleh anggotanya untuk diproses ulang. Tetapi oleh Bulog gula yang tidak layak konsumsi rakyat ini dikemas persatu kg untuk dijual kemasyarakat. “Saya prihatin melihat manajemen Bulog  seperti saat ini karena Bulog dikelola seperti supermarket,” jelasnya.

“Peran Bulog terkait pengadaan, penyaluran dan distribusi pangan dengan melibatkan pedagang pangan, petani dan buruh dalam ikut menggerakan perekonomi rakyat kini menjadi hilang karena salah urus,” cetus Rahman.

Oleh karena itu APT2PHI meminta agar DPR RI, aparat penegak hukum KPK agar ikut mengawasi dan memeriksa terkait kelebihan stok beras 50.000 ton untuk pengadaan anggaran tahun 2015-2017 yang tidak terserap pasar hingga busuk dan kebijakan impor pangan berlebihan yang merugikan keuangan negara, merugikan petani produsen dan konsumen.

Pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal melindungi petani terutama konsumen, baik dalam peningkatan produksi pangan maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pengelolaan negara di era pemerintahan Jokowi khususnya dibidang ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional sepertinya sudah kehilangan arah, karena amanat dalam UU Pangan dan Gizi tidak dilaksanakan dengan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah dikelola secara amatiran dengan menjadikan negara seperti corporate state.

Terlihat dari berbagai kebijakan kementrian terkait dibidang pangan. Karena diabaikannya peran prinsip tujuan didirikannya lembaga Bulog sejak Kemerdekaan RI 1945 mulai dari berbentuk Yayasan Bahan Makanan Negara (BAMA) hingga menjadi Perum Bulog saat ini perannya menjadi kurang jelas, kemandiriannya menjadi hilang dikendalikan oleh kementrian lain.

“Saya sependapat dengan pernyataan KaBulog Budi Waseso bahwa 95% perdagangan pangan dikendalinan oleh mafia pangan, kebijakan pangan hanya lebih menguntungkan usaha kelompok tertentu, tidak untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” jelas Rahman.

Buruknya kinerja pemerintah terlihat hingga akhir Juni 2019 ini,masih saling ribut dan gaduh antara KaBulog Budi Waseso, Menteri Perdagangan dan Menteri Sosial.

“Tidak hanya lemahnya kepemimpinan nasional tetapi juga karena presiden kurang memahami peran strategis Bulog yang misi utamanya untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan petani produsen dan melindungi konsumen rakyat Indonesia. Pangan, politik dan stabilitas keamanan tidak terlepas dari pentingnya peran strategis Bulog,” tutur ketua umum APT2PHI itu.

Penulis: Soehartanto