KPAI, Kompolnas Dan LPSK Bersinergi Dalam Penanganan Kasus Sel Tahanan di SMK Batam

Foto: Istimewa

“Kadisdik Prov. KEPRI meminta sekolah melakukan perubahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, memberikan perintah untuk sekolah membongkar ruangan yang dihebohkan yaitu ruang konsultasi yang mirip sel”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan langsung ke Tanjung Pinang dan Batam pada 16 -18 September 2018 terkait kasus dugaan kekerasan di salah satu SMK di Batam yang dilakukan oleh  Pembina sekolah, oknum  ED yang kebetulan anggota kepolisian Polresta Barelang, Batam. Oknum polisi tersebut diduga melakukan tindakan berupa pemukulan, memborgol korban, dan mengurung anak korban selama lebih dari 48 jam.

Dalam upaya menangani kasus ini, KPAI  bersurat pada Gubenur Kepulauan Riau (KEPRI) untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. KPAI juga bersurat kepada Ketua KOMPOLNAS dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD)  untuk turut menghadiri rapat koordinasi di kantor Gubenur KEPRI.

Pada Senin, (17/9), Pemprov KEPRI menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh  KPAI, KOMPOLNAS, KEMDIKBUD RI dan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti : Dinas Pendidikan, Dinas PPA/P2TP2A, dan Inspektorat  Provinsi Kepulauan Riau, KPPAD KEPRI dan perwakilan Kapolda KEPRI serta pihak sekolah.

KPAI menurunkan tim yang terdiri atas Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan didampingi seorang asisten. Sedangkan pihak Kemdibud di wakili oleh Direktur SMK, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud  berserta staf. Adapun Kompolnas di wakili oleh Komisioner Poengky Indarti berserta staf.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, rapat koordinasi yang dipimpin oleh wakil Gubenur KEPRI menghasilkan beberapa catatan berikut ini :

Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI menjelaskan bahwa  Kadisdik dan jajarannya sudah turun mengecek langsung kondisi sekolah pada Rabu, 12 September 2018 dan sudah  melakukan supervisi. Kadisdik Prov. KEPRI meminta sekolah melakukan perubahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, memberikan perintah untuk sekolah membongkar ruangan yang dihebohkan yaitu ruang konsultasi yang mirip  sel.

Kadisdik juga memberikan peringatan keras untuk sekolah dilarang menggunakan kekerasan  dan pola  pendidikan semi militer dalam mendidik dan mendisiplinkan peserta didik. Dinas pendidikan juga meminta  nama sekolah diganti dari SPN menjadi SMK sesuai aturan pemerintah. Sementara proses  pembelajaran  terhadap siswa  di sekolah dipastikan tetap berjalan kondusif.

Kedua, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menyatakan dukungan terhadap  penyelesaian kasus ini dan mengapresiasi KPAI yang sudah mengundang pihak Kompolnas dalam rapat koordinasi kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan seorang anggota kepolisian. Sebagai pengawas eksternal kepolisian maka Kompolnas memerlukan hadir dalam rapat koordinasi ini agar lebih mengetahui duduk persoalannya.

Kompolnas menyampaikan rencana untuk bertemu Wakapolda KEPRI pada Selasa (18/9) untuk memastikan proses penanganan oknum ED yang merupakan anggota kepolisian  terkait pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan ED terhadap ananda RS, seperti menangkap tanpa surat penangkapan, memborgol anak, menganiaya dan menahan anak selama lebih dari 24 jam. ED diduga kuat telah mencemarkan nama institusi kepolisian karena telah bertindak sewenang-wenang dan tidak professional.

Ketiga, Catharina (Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi)  menyatakan keterkejutannya  atas kasus kekerasan yang menimpa ananda RS. Sebagai Jaksa yang dikaryakan di Kemdikbud, Catharina  mengecam pemborgolan oknum ED terhadap ananda RS, karena dalam UU SPPA sangat jelas diatur bahwa anak pelaku tidak boleh di borgol—apalagi RS bukanlah pelaku pidana”. Selain itu, mengeluarkan peserta didik dari sekolah juga bukan tindakan yang bijak. Ctaharina juga menyoroti sekolah yang berada di Ruko (Rumah Toko) karena sekolah semestinya memiliki lahan sebagaimana ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan terkait standar sarana dan prasarana sekolah.

Keempat, Ketua KPPAD KEPRI, Faizal menyampaikan terkait banyaknya siswa di wilayah Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh pihak sekolah karena pelanggaran sekolah, apalagi masih banyak sekolah yang menggunakan sistem point dalam menentukan sanksi bagi para siswanya, namun jarang sekolah yang memberikan reward bagi prestasi dan kebaikan anak-anak. Ananda RS adalah salah satu siswa yang dikeluarkan dari SMK tersebut karena alasan indisipliner. Mengeluarkan peserta didik dengan alasan indisipliner seharusnya dibenahi karena melanggar pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan.

Penulis: Nandhes H