PIHK Soroti Lambatnya Pengurusan Visa Haji Khusus dari Kemenag

Foto: Syam Resfiadi, Ketua Umum Sapuhi

“Pengurusannya boleh dibilang bukan semakin cepat tapi semakin lambat dari tahun ke tahun, hingga sekarang termasuk yang paling lambat dibandingkan tahun-tahun kemarin dalam pengurusan administrasi visa haji atau barcode”

JAKARTA (inspiratormedia.id) – Keberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci saat ini sudah semakin dekat, namun masih ada saja kendala bahkan terhadap hal yang terbilang krusial seperti visa contohnya.

Kepengurusan visa tahun ini terutama untuk haji khusus disorot tajam oleh Syam Resfiadi selaku Direktur Utama PT Patuna Mekar Jaya (Patuna Travel) sekaligus Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi).

Menurutnya, pengurusan visa dirasakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) cukup lambat, terutama penyelesaian administrasi visa haji atau barcode.

“Penyelesaian administrasi dari visa atau pasport yang sekarang semua diserahkan kepada kami (PIHK), pengurusannya boleh dibilang bukan semakin cepat tapi semakin lambat dari tahun ke tahun, hingga sekarang termasuk yang paling lambat dibandingkan tahun-tahun kemarin dalam pengurusan administrasi visa haji atau barcode,” ujar Syam kepada wartawan saat pelaksanaan manasik haji Patuna Travel di Hotel Aston, Bogor, Jumat (12/7/2019).

Lambatnya proses asministrasi pengurusan visa haji tersebut, dinilai Syam berimbas pada berkurangnya penyerapan kuota haji khusus oleh PIHK, sehingga banyak kuota yang tersisa.

Kuota haji khusus didapat dari delapan persen dari kuota nasional. Untuk tahun 2019, pemerintah Indonesia mendapatkan sebanyak 221.000 jamaah, sehingga kuota haji khusus menjadi 17.680 jamaah.

Sebagaimana diketahui, untuk musim haji 1440 H ini Indonesia mendapat tambahan 10.000 jamaah dari Arab Saudi sehingga menjadi 231.000. Namun tambahan tersebut belum dianggap sebagai kuota nasional, melainkan tambahan kebijaksanaan dari Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo.

“Artinya kami tidak berani menghitung 8 persen dari 231.000, tapi kami hanya berani menghitung dari 221.000 itu saja sudah menjadi 17.680 jamaah ada kenaikan 680 ternyata 17 ribu tahun ini saja tidak habis secara maksimal dikelola Kementerian Agama,” tutur Syam.

Meski demikian, Syam menyadari keterlambatan pengurusan administrasi visa dan pasport haji khusus disebabkan prioritas utama pemerintah dalam pengurusan haji reguler yang jumlahnya lebih dari 221.000 calon jamaah haji reguler.

“Namun kita berharap pengurusan administrasi visa atau barcode paspor segala macamnya itu tidak lagi mengalami keterlambatan pengurusannya sehingga tidak lagi menggangu persiapan Haji Khusus yang dilakukan setiap PIHK,” pungkasnya.