Pancasila dan Khilafah di Negara Nomokrasi Indonesia

Foto: Istimewa

“Lebih baik kita memahami ideologi secara benar sebelum menerima atau menolak hal-hal yang bersifat teknikal sistem”

Oleh: John Suteki (bukan Nasrudin Joha)

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – Melalui artikel “singkat” ini, saya hendak membuka diskursus tentang negara hukum, ideologi dan sistem pemerintahan. Mungkin bagi sebagian Anda akan merasa gerah, tetapi sebuah diskursus mesti dihadapi dengan diskursus pula. Berpikir jernih adalah kuncinya.

Seandainya ada kritik, itu mesti dianggap sebagai cara seseorang untuk turut membangun, bukan ditempatkan sebagai “enemy”, bukan musuh yang harus disingkirkan dan diperangi melainkan mitra membangun bangsa dan negara. Diskursus itu hendak saya paparkan melalui 3 pertanyaan mendasar berikut ini. Selamat berpikir!

A. Apakah mungkin Pancasila perang melawan Khilafah?

Santer terdengar berita bahwa di kancah pemilu sekarang ini yang terjadi adalah peperangan antara dua ideologi, yaitu Pancasila versus Khilafah. Demikian pernah ditegaskan oleh Mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Bila berita itu benar, maka opini itu termasuk opini yang kurang tepat. Mana mungkin PANCASILA PERANG MELAWAN KHILAFAH? Itu tidak akan terjadi karena peperangan yang terjadi tidak secara APPLE TO APPLE.

Kedudukan dan Fungsi Pancasila bisa beragam tergantung dimanfaatkan dalam bidang kehidupan apa. Ada 4 Bidang Kehidupan (BK) yang diatur, yaitu:

1. BK Bermasyarakat, sebagai WAY OF LIFE
2. BK Berbangsa, sebagai IDEOLOGI BANGSA
3. BK Bernegara, sebagai DASAR NEGARA
4. BK Mondial, internasional, sebagai THE MARGIN OF APPRECIATION.

“PANCASILA ITU ADA DI TATARAN IDEOLOGIS
sedangkan KHILAFAH ITU ADA DI DATARAN TEKNIS”. Kalau mau apple to apple mestinya begini: “IDEOLOGI PANCASILA PERANG MELAWAN IDEOLOGI ISLAM atau SISTEM DEMOKRASI PERANG MELAWAN SISTEM KHILAFAH”.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945—ada juga yg menyebut UUD2002—-, kita negara hukum, bila ada persoalan hukum sebaiknya ditempuh dengan CARA BERHUKUM yang baik. Tunjukkan bahwa NEGARA ini benar-benar mengimplementasikan NILAI-NILAI PANCASILA. Dialog penting untuk dilakukan, untuk saling bertabayun dan mengambil cara terbaik. Negara bertugas MERANGKUL bukan MEMUKUL.

Logika yang seharusnya diutamakan adalah penempatan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur. Bukan sosok yang disembah laksana berhala. Coba diperinci satu per satu, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, apakah ada sifat nilai itu yang universal? Lalu kita uji apakah nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Jawabnya tentu tidak.

Islam secara agama itu luas seperti sistem hidup dan kehidupan. Secara historis maka terbukti bahwa Pancasila itu sebagai HADIAH AGUNG umat Islam karena telah LEGOWO menerima PANCASILA sebagai ideologi berbangsa padahal semula umat Islam itu menghendaki dasar negara adalah AGAMA ISLAM.

Jadi berdasar logika ini mana mungkin umat Islam hendak membunuh “anak peradaban”-nya sendiri dalam kehidupan bermuamalah. Persoalan umat Islam meyakini dan oleh karenanya mendakwahkan khilafah ke tengah umat Islam sendiri adalah bukan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dipersekusi apalagi ditindas. Yang penting dalam penyebaran pokok peradaban Islam itu tidak ada unsur PEMAKSAAN dan KEKERASAN. Tidak ada PAPARAN RADIKALISME.

Hal ini dijamin oleh konstitusi kita khususnya dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 E. Lalu mengapa “pengusung” dan pengguna sistem pemerintahan khilafah dikejar dan distempeli anti NKRI dan PANCASILA? Ini negara demokrasi bukan? Keragaman atau pluralisme harus dijunjung tinggi bukan?

Apakah tidak mungkin justru kita perlu duduk bersama berwacana, berdialog dan membuat pemikiran baru untuk mengatasi berbagai persoalan rumit negara bangsa ini?

Adakah kita pernah berwacana dan berpikir bahwa: “Mungkinkah nilai-nilau Pancasila akan terwujud dalam Sistem Pemerintahan negara khilafah”? Saya ingatkan, hal itu cuma sebatas berwacana yang perlu diuji kebenaran.

Bagaimana posisi khilafah dalam negara hukum Indonesia terkait dengan situasi politik sekarang ini? Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 28 Maret 2019 disampaikan himbauan sebagai berikut:

1. Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan).

2. Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ardh).

3. Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dgn Negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.

4. Menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (menggebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.

5. Mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.
(Jakarta, 29 Maret 2019, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI).

B. Apakah Cara Berhukum kita sudah dijiwai nilai Pancasila?

Kalau boleh saya menyampaikan “statement nakal” sebenarnya kita ini sejak merdeka belum pernah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bernegara. Fungsi Pancasila sebagai rechtsidee itu hanya LAMIS (kembang lambe alias lips service) karena senyatanya kita di bawah cengkeraman liberal kapitalisme. Memang secara ideal kita punya UUD 1945 sebagai pengejawantahan Pancasila sebagai rechtsidee itu tetapi secara riil kita tidak memiliki ruh Pancasila dalam berhukum kita.

Pancasila akhirnya hanya berfungsi sebagai stempel kekuasaan yang cenderung ingin mengatakan bahwa SAYA PANCASILA yang identik dengan slogan SAYA ADALAH NEGARA atau NEGARA ADALAH SAYA (L’etat C’est Moi). Dari slogan ini berakibat ketika ada orang berlawanan dengan SAYA maka itu berarti berlawanan dengan NEGARA dan PANCASILA.

Hukum sudah tidak dianggap lagi sebagai panglima meski negara ini mendeklarasikan dirinya sebagai NEGARA HUKUM (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Lalu tampillah POLITIK sebagai GODAM PENGUASA untuk pertahankan status quo.

Maka akhirnya yang berlawanan itu akan dianggap sebagai musuh dan oleh karenanya mesti disingkirkan dengan cara yang SEOLAH LEGITIMATE padahal yang sedang berlangsung adalah ritual OTORITARIANISME. Di situlah kriminalisasi politik tengah berlangsung dengan tujuan utama “memenjarakan” lawan yang lantang berteriak perbedaan dalam klaim demokrasi.

Lalu di mana Pancasila yg nilai-nilai luhurnya sudah dikaji keutamaannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini? Nilai itu hanya sekedar menjadi MACAN KERTAS belaka. Akhir skenario ini dapat ditebak bahwa NEGARA HUKUM Indonesia hendak dipaksa berubah arah menjadi NEGARA KEKUASAAN dan ini berarti hal itu telah menjawab pertanyaan kritis: HOW DEMOCRACIES DIE?

Menanggapi pendapat Prof Mahfudz yang pernah dilontarkan bahwa “POLISI JANGAN TAKUT DITUDUH KRIMINALISASI” perlu saya sampaikan beberapa hal berikut ini. Benar adanya, KALAU MEMANG TINDAK KRIMINAL ya tidak perlu ada KRIMINALISASI. Yang menjadi masalah adalah perkara yang seharusnya tidak perlu ditindak secara pidana “dipaksa” untuk ditindak secara pidana.

Memang harus bijaksana menegakkan hukum di Indonesia dgn keragaman yang ada dan kata orang CARA BERHUKUM KITA itu mesti dijiwai NILAI PANCASILA mengingat PANCASILA sebagai RECHTSIDEE.

Sudahkan nilai-nilai Pancasila itu TEMBUS dalam cara berhukum kita bila kenyataannya PIDANA LEBIH diutamakan dari pada RESTORATIF-nya. Boleh memang menuntut seseorang secara pidana ketika upaya non penal kurang efektif.

Namun demikian secara umum bukankah kita seharusnya ikuti asas hukum pidana ULTIMUM REMEDIUM? Mana buktinya? Asal ada dugaan adanya tindak pidana seolah langsung negara  “ngebet” MEMENJARAKAN sebagian besar bahkan semua warga negara terduga.

Itukah PANCASILAIS SEJATI? Oleh karena itu tingkat HUNIAN PENJARA kita sudah OVERBOOK dan OVERLOAD hingga sulit di-DOWNLOAD, sedang BELANDA sbg negeri KIBLAT HUKUM kita sudah sangat berbeda cara berhukumnya sehingga PENJARA SEPI penghuni. Belum lagi persoalan adanya perbedaan PENANGANAN PERKARA antara dua kubu dengan dugaan tindak pidana yg sama.

Kalau dikatakan di kubu yang satu banyak yg ditindak, itu mana bukti-buktinya? Namun kalau dikatakan dari kubu satunya lagi yang ditindak itu jelas banyak bukti-buktinya. Dalam hal ini saya juga amat merasakan adanya ketidakadilan dalam hal ini. Aroma ototitarianisme dalam cara berhukum kita saya kira mudah tercium.

Benar memang, pemerintah sudah menggunakan “hukum” dalam bertindak, tetapi hukum itu patut diduga seolah dibuat dan diterapkan hanya untuk sekedar memback up perilakunya agar tetap dinilai “legitimate”, yang oleh Brian Z Tamanaha disebut sebagai THE THINNEST RULE OF LAW.

Penggunaan UU ITE misalnya patut diduga terkesan digunakan secara serampangan seolah menggantikan UU Subversi dahulu. Apalagi ada ide untuk menindak HOAX dengan godam UU TERORISME. Sungguh “nggegirisi” -sangat menakutkan- bila hal itu dilakukan.

Dalam hal ini saya tidak membela kubu yang satu atau kubu lainnya. Saya hanya mengungkapkan kegelisahan sebagai seseorang yang dianggap sedikit tahu tentang CARA BERHUKUM berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sepertinya mendesak bagi Indonesia ini untuk segera dirancang model atau cara berhukum dengan mengutamakan RESTORATIVE JUSTICE dari pada RETRIBUTIVE JUSTICE. Integrated criminal justice sistem mesti diimbangi dengan NJC, Neighbourhood Justice Center seperti yang diterapkan di Australia.

Maukah melakukan perbaikan cara berhukum? Maukah nafsu MEMUKUL orang lain kita ubah menjadi nafsu MERANGKUL? Itu baru bisa dikatakan cara berhukum berbasis nilai Pancasila. Bukankah begitu wahai petinggi BPIP?

C. Sudah tepatkah pendirian kembali lembaga kenegaraan penguatan Pancasila, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 55/2018 dibentuk pula Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM-PIB)?

Dalam kaitan ini, saya berpendapat–seperti pula saya lontarkan di ILC tgl 5 Juni 2018–tidak setuju dgn pembentukan BPIP yg identik dengan BP7 sewaktu Orde Baru. Kalau dulu BP7 punya “andhahan” (bawahan di setiap propinsi), boleh diduga BPIP juga punya andhahan di setiap kampus di seluruh Indonesia.

Hal ini terbukti dengan adanya perintah menteri agar kampus membentuk UKM Pembinaan Ideologi Bangsa. Buat apa semua itu? Kalau soal Ideologi Pancasila itu sudah final, mengapa kita terus mengusiknya? Bukankah lebih baik bicara soal IMPLEMENTASINYA DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA? Dengan kata lain secara murni dan konsekuen PEMERINTAH NEGARA mesti memberikan CONTOH TELADAN tentang PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA.

Menurut Saya, pembentukan BPIP tidak akan mampu memberi solusi “belum diterapkannya” Pancasila dlm ke-4 Bidang Kehidupan (BK) seperti yg telah saya ungkapkan di muka, bahkan boleh jadi lembaga ini akhirnya hanya akan menjadi lembaga “stamping and labeling” terhadap PIKIRAN, SIKAP dan TINDAKAN orang-orang yang berada dalam posisi dianggap “lawan pemerintah”.

Dugaan itu ada kemungkinan benar ketika Pemerintah kemudian membentuk TAHU (Tim Asistensi Hukum) yang diprakarsai oleh Menkopolhukam, dan di dalamnya juga ada “wakil” dari BPIP. Realitasnya, akan teruji dengan berjalannya waktu.

Demikian pula pendirian UKM-PIB, akan “muspro” (mubadzir). Mengapa? Karena yang dibutuhkan mahasiswa itu bukan “cekokan” gagasan yang “ndakik-ndakik” utopis tetapi miskin implementasi. Terkait dengan suatu ideologi, yang dibutuhkan mahasiswa adalah PENERJEMAHAN DALAM REALITAS pada ke-4 Bidang Kehidupan.

Saya seringkali “nangis bathin” ketika sedang mengajarkan dan mendesiminasikan nilai Pancasila kepada para mahasiswa. Mengapa? Karena kita MISKIN CONTOH TELADAN. Coba anda tanyakan: mana contoh POLITIK PANCASILA, DEMOKRASI PANCASILA, EKONOMI PANCASILA, BUDAYA PANCASILA? Mana? Mana? Tunjukkan kepada saya! Justru yang terpampang di hadapan kita adalah: POLITIK LIBERAL, EKONOMI LIBERAL, DEMOKRASI LIBERAL, BUDAYA LIBERAL bukan?

Secara kurikulum sebenarnya cukup bila pembinaan ideologi Pancasila itu masuk ke dalam MATA KULIAH PANCASILA dan PENDIDIKAN BUDI PEKERTI. Pancasila harus kita pahami secara INTELEKTUAL KEILMUAN bukan secara INDOKTRINASI yang sudah terbukti kegagalannya ketika dilaksanakan pada era Orde Baru.

Pendirian UKM-PIB pun tidak akan meleset prediksi saya yakni hanya akan berakhir menjadi unit untuk “mengawasi” pikiran, sikap dan tindakan mahasiswa yg harusnya merdeka menjadi “caged” terkungkung oleh mantra-mantra indoktrinasi.

Mari kita buktikan bahwa ideologi Pancasila itu sudah selesai sehingga yang terpenting adalah: BUKTI PENERAPAN NILAI DASARNYA, sebaliknya bukan menjadi racun yang merusak pikiran, sikap dan tindakan mahasiswa akibat terpenjara oleh indoktrinasi tentang ideologi bangsa yg miskin contoh peradabannya.

Jika dipaksakan untuk tetap ada, UKM-PIB tidak boleh menjadi BADAN LEGITIMASI KAMPUS untuk memberangus, bahkan MEMPERSEKUSI pemikiran warganya yang sebenarnya harus berkarakter RADIKAL, Ramah Terdidik dan Berakal. Karakter inilah yang akan mampu mengantarkan kesuksesan kampus yang bertugas MERUHANIKAN ILMU PENGETAHUAN.

Jadi Saudaraku, hendaknya kita tidak mempertentangkan begitu saja sesuatu yang memang tidak sekufu, tidak apple to apple. Banyak ideologi yang melahirkan sistem teknis tertentu. Lebih baik kita memahami ideologi secara benar sebelum menerima atau menolak hal-hal yang bersifat teknikal sistem.

Apakah Anda memiliki pandangan, pendapat yang berbeda dengan saya? Silahkan berpendapat secara merdeka.

Edt: Redaksi