Rahman Sabon: Pak Prabowo, Amandemen UUD 1945 Tidak Perlu, Sejatinya Kembali ke UUD 1945 Asli

Foto: Dok, Inspiratormedia.id

“Jangan-jangan ada agenda untuk menyelamatkan kepentingan keluarga dan kelompoknya”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – Safari politik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke partai koalisi pendukung Joko Widodo pada pekan ini mendapat sorotan sejumlah kalangan.

Analis politik Rahman Sabon Nama mengatakan, sah-sah saja manuver politik Prabowo dalam dunia politik yang memang selalu dinamis.

“Dunia politik itu kan bukan ruang hampa,” ucapnya kepada inspiratormedia.id, melalui telepon seluler, Jum’at (18/10).

Tetapi yang menjadi episentrum sorotan Rahman adalah pernyataan Prabowo saat menyambangi Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam aksi akrobat safari politik itu.

Di rendezvous politik ala Prabowo dengan Surya Paloh itu, kata Rahman, menggulirkan wacana bahwa perlu dilakukan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

“Wacana politik macam apa itu? Tidak perlu lagi dilakukan amandemen baik sebahagian maupun menyeluruh. Justru yang terbaik, perlu, dan penting adalah kembali ke UUD 1945 yang asli,” tegas dia.

Foto: Istimewa

Dia kemudian mengingatkan, agar rakyat Indonesia, terlebih umat Islam yang memiliki saham terbesar dalam perumusan UUD 1945 yang asli, ramai-ramai menolak wacana dan upaya amandemen UUD 1945 jilid lanjutan.

Menurutnya, sejak Reformasi 1998 negara telah berjalan ke arah yang kurang baik,satu di antaranya, mengamandemen UUD 1945 yang tulen.

“Hasil pembangunan ekonomi, juga hanya dinikmati oleh sekelompok orang,” katanya.

Rahman pun mengingatkan bahwa jangan karena ada yang haus kekuasaan dengan kepentingan politik kelompok tertentu sehingga berupaya melalui DPR dan partai politik ingin melakukan amandemen UUD 45 untuk melanggengkan kekuasaannya.

Karena itu Rahman mendorong agar elit bangsa, purnawiran TNI/Polri tokoh masyarakat, Ulama dan mahasiswa untuk menolak manuver politik amandemen itu, dengan mengabaikan keinginan dan kekendak mayoritas rakyat Indonesia.

Rahman lebih jauh mempertanyakan sikap politik Prabowo Subianto.

“Jangan-jangan ada agenda untuk menyelamatkan kepentingan keluarga dan kelompoknya,” katanya.

Sebab, lanjut Rahman, ketika menjelang Pilpres kemarin justru Prabowo membuat komitmen politik bersama elemen bangsa, 212, untuk kembali ke UUD 1945.

“Apakah perubahan sikap politiknya ini terkait dengan kompensasi atas penguasaan tanah negara keluarga Hashim Djojohadikusumo di calon ibukota baru di Kaltim?,” tanya Rahman.

Tetapi terlepas dari indikasi kepentingan politik dan ekonomi, Rahman juga mengingatkan pada TNI dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa sekarang ini ada upaya segelintir politisi lewat seminar untuk mengaburkan bahwa tidak ada penduduk pribumi Indonesia asli seperti yang termaktub dalam UUD 45 asli. Logikanya juga tidak ada penduduk di dunia tidak penduduk asli karena semuanya turunan Adam.

“Para pendiri bangsa (Founding Fathers) Indonesia yang menyusun UUD 1945 yang di dalamnya antara lain memuat kalimat “Presiden adalah orang Indonesia asli” bukanlah orang orang bodoh, karena UUD 45 itu adalah aspirasi politik, bukan soal DNA,” tegas pria Alumnus Lemhanas ini.

Terakhir Rahman menambahkan, bahwa isu Presiden RI harus orang Indonesia asli yang akan dihidupkan kembali itu memang amat dikhawatirkan oleh sementara kalangan, khususnya WNI keturunan Cina.

“Itu sebabnya mereka bermanuver dengan membuat seminar yang intinya mencegah dihidupkannya kembali pasal UUD 1945 bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli,” pungkas pria asal Adonara, NTT ini.

Penulis: Kris Rahmatiasina
Edt: Redaksi (ZS)