Tolak Masyarakat yang Inkonstitusional Terhadap Undang-Undang

Foto: Koordinator Aksi Rakhmat Ali Moly (Inspiratormedia.id)

“Mengerahkan massa, turun ke jalanan, menolak hasil Pemilu, itu merupakan pembangkangan terhadap pemerintah atau inkonstitusi”

JAKARTA (Inspiratormedia.id) – ‘Tolak People power’ didengungkan oleh banyak kelompok, adalah sebuah sikap yang diambil setelah hasil pemilu. Walaupun ada juga sayup terdengar ‘People Power’. Namun, banyak juga kelompok masyarakat ramai-ramai tolak seruan itu.

Untuk itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Demokrasi dan Konstitusi, Rahmat Ali Mony, mengatakan seruan hilangkan ‘People Power’ dari semua penjuru negeri.

“Tolak People Power di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Rakmat, dalam aksi bersama, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, hari ini Kamis, (15/5).

Foto: Aksi bersama di Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Lanjutnya, bukan saatnya lagi menjadikan dan pengkotak-kotakan dalam kerukunan umat berbangsa. Dalam membangun kerukunan bersama secara praktis menciptakan narasi kedamaian, setidaknya bukan narasi kebencian.

Aksi solidaritas bersama ini lebih kurang menghafirkan ratusan mahasiwa dan kelompok masyarakat dalam mendukung penyelenggara Pemilu.

“Dukungan terhadap penyelenggara agar lebih berprilaku transparan dan bijaksana,” jelas Rakmat.

Sehingga, penyelenggara tidak dijadikan sebuah pendelegitimasi yang tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

“Mengerahkan massa, turun ke jalanan, menolak hasil Pemilu, itu merupakan pembangkangan terhadap pemerintah atau inkonstitusi,” tutup pemuda yang peduli demokrasi ini.

Tampak, aksi bersama ini didampingi oleh tim dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – TNI, yang selama ini menjaga keamanan dan ketertiban dalam mengawal keutuhan berbangsa dan bernegara.

Penulis: Demosz